Perdana Menteri Inggris Andy Burnham bertukar beberapa pesan dengan seseorang yang mengaku sebagai kepala staf Gedung Putih Susie Wiles. Burnham mulai curiga, menghentikan komunikasi, lalu melaporkannya kepada pihak berwenang. Downing Street tidak membuka waktu maupun isi percakapan. Identitas dan motif pelaku juga belum diketahui.

Kedutaan Besar Inggris di Washington menyampaikan kasus ini kepada Gedung Putih, dan sumber pemerintah menyebut tidak ada pesan penting yang terkirim. Juru bicara pemerintah Inggris mengatakan Downing Street tidak membahas urusan keamanan nasional. Gedung Putih menyatakan insiden tersebut tidak berkaitan dengan peretasan perangkat Wiles. Namun, kedua pemerintah belum menjelaskan cara pelaku memperoleh jalur kontak dengan Burnham.

Catatan resmi pemerintah Inggris menyebut Burnham mulai menjabat sebagai perdana menteri pada 20 Juli 2026. Laporan mengenai insiden ini muncul kurang dari sebulan setelah pergantian dari Keir Starmer. Kedekatan waktunya menambah perhatian terhadap keamanan komunikasi pemerintahan baru, tetapi tidak membuktikan adanya kebocoran di pihak Inggris.

Nama kepala staf memberi kesan akses langsung

Dalam sejarah lisan Miller Center, mantan kepala staf Joshua Bolten menjelaskan bahwa jabatan itu menyaring keputusan dan informasi yang sampai kepada presiden. Kepala staf juga ikut menentukan siapa yang masuk ke jadwal presiden. Pejabat itu meneruskan keputusan presiden kepada bagian lain pemerintahan. Nama pemegang jabatan tersebut karena itu membawa kesan akses langsung ke pusat kekuasaan.

Kewenangan kepala staf berasal dari presiden yang dilayani, bukan dari jabatan yang dipilih rakyat. Bolten menyebut kewenangan itu sepenuhnya diturunkan dari presiden. Dalam pola peniruan identitas, nama kepala staf dapat membuat suatu permintaan tampak berasal dari lingkaran presiden. Identitas Wiles setidaknya muncul dalam dua kasus yang dilaporkan. Belum ada bukti bahwa pelakunya sama.

Identitas Wiles pernah dipakai pada 2025

Pemerintah Amerika Serikat menyelidiki pesan dan panggilan yang mengatasnamakan Wiles pada Mei 2025. Sasarannya mencakup pejabat terpilih, pemimpin bisnis, dan tokoh publik. Sejumlah panggilan memakai suara yang terdengar seperti Wiles, tetapi laporan Associated Press hanya menyebut AI sebagai kemungkinan. Pesan dan panggilan berasal dari nomor lain, sedangkan cara pelaku memperoleh daftar kontak belum dipastikan.

Peringatan Federal Bureau of Investigation (FBI) pada 19 Desember 2025 mencatat pola peniruan pejabat senior sejak 2023. Pelaku biasanya memulai melalui SMS atau pesan suara buatan AI, lalu mengajak sasaran pindah ke aplikasi terenkripsi. Permintaannya mencakup kode autentikasi, data pribadi, transfer dana, atau pengenalan kepada kontak lain. Pola umum itu tidak membuktikan bahwa kasus Burnham memakai AI atau mengikuti urutan yang sama.

FBI menyarankan pemeriksaan identitas melalui nomor telepon yang diperoleh secara terpisah, bukan melalui kontak baru yang mengirim pesan. Badan itu juga meminta korban melibatkan petugas keamanan terkait. Langkah Burnham menghentikan percakapan dan melaporkannya sejalan dengan prinsip tersebut. Pemerintah Inggris belum memublikasikan prosedur verifikasi yang dipakai dalam kasus ini.

Pejabat Inggris pernah menghadapi penyamaran serupa

Kasus Burnham bukan pengalaman pertama pejabat Inggris dengan penyamar tokoh asing. Pada Juni 2024, Menteri Luar Negeri David Cameron bertukar pesan dan mengikuti panggilan video singkat dengan orang yang mengaku sebagai mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Cameron berhenti berkomunikasi setelah percakapan terasa mencurigakan. Pemerintah Inggris mengungkap kasus itu agar materi komunikasi tidak dipelintir.

Pada Maret 2022, Menteri Pertahanan Ben Wallace menerima panggilan video dari orang yang menyamar sebagai Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal. Wallace menjadi curiga dan mengakhiri panggilan. Menteri Dalam Negeri Priti Patel juga menerima panggilan palsu, sedangkan upaya menghubungi Menteri Kebudayaan Nadine Dorries gagal. Pemerintah Inggris menuding negara Rusia berada di balik aksi itu.

Kasus 2022 disertai tudingan resmi terhadap Rusia, sedangkan pelaku yang menghubungi Cameron pada 2024 tidak teridentifikasi. Sumber yang ditinjau juga belum mengaitkan penyamar Wiles dengan pemerintah atau kelompok tertentu. Kesamaan ketiga peristiwa terbatas pada pemakaian identitas pejabat asing untuk membuka komunikasi. Perbedaan atribusi itu penting agar rangkaian kejadian tidak dianggap berasal dari satu pelaku.

Belum ditemukan tanggapan khusus dari lembaga Indonesia

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang membahas insiden ini. Pencarian pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga belum menemukan tanggapan khusus. Kami juga belum menemukan kasus pembanding resmi mengenai peniruan pejabat tingkat tinggi di Indonesia. Karena itu, laporan ini tidak menyimpulkan bahwa pola yang sama telah menyasar komunikasi pemerintah Indonesia. Penilaian lebih lanjut bergantung pada pengungkapan baru dari pemerintah Inggris dan Amerika Serikat.