Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada 9 Agustus bahwa Israel tidak menerima rencana 15 poin untuk Gaza. Ia berbicara pada awal rapat pemerintah dan menolak penarikan pasukan sebelum Hamas menyerahkan seluruh senjata. Netanyahu juga mengatakan negara Palestina tidak akan dibentuk selama ia menjabat. Dengan pernyataan itu, posisi Israel bergeser dari keberatan teknis menjadi penolakan terbuka terhadap kerangka yang didukung Amerika Serikat.

Urutan pelucutan senjata dan penarikan menjadi sengketa utama

Rencana Dewan Perdamaian (Board of Peace) diumumkan pada 30 Juli dan memberi waktu dua minggu kepada Israel serta Hamas untuk menyepakati pelaksanaan. Kerangka itu menghubungkan pelucutan senjata Hamas secara bertahap dengan penarikan pasukan Israel serta pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). ISF dirancang untuk bekerja bersama kepolisian Palestina yang ditata ulang. Israel dan Hamas masih berbeda mengenai tahapan yang harus dijalankan lebih dahulu.

Doron Spielman, juru bicara Kantor Perdana Menteri Israel, mendefinisikan pelucutan senjata sebagai penyerahan senjata secara fisik. Penilaian intelijen Israel menyebut Hamas masih membangun kembali kekuatan militernya. Israel menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza ketika pernyataan itu disampaikan. Klaim tersebut berasal dari penilaian Israel dan belum didukung temuan independen yang dipublikasikan.

Sisa beberapa roket Qassam buatan Hamas dipajang berjajar (ilustrasi)
Perselisihan mengenai penyerahan, penyimpanan, atau pemusnahan senjata menjadi bagian utama perundingan. (Photo by Giorgio Montersino, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Tiga tuntutan belum diumumkan secara resmi

Orang-orang yang mengetahui pembicaraan menyebut Israel mengajukan tiga tuntutan kepada Amerika Serikat dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Israel ingin mempertahankan kebebasan menjalankan operasi militer di Gaza. Israel meminta Qatar dan Turki dikeluarkan dari verifikasi tahapan kesepakatan. Israel juga meminta agar senjata Hamas yang disita dimusnahkan, bukan disimpan.

Rincian itu disampaikan oleh sumber anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. Hingga laporan Associated Press (AP) pada 3 Agustus, Gedung Putih dan pemerintah Israel belum menerbitkan daftar resmi yang mengonfirmasi ketiganya. Perbedaan antara pemusnahan dan penyimpanan senjata memengaruhi cara pelaksanaan diverifikasi. Status sumber anonim membuat rincian itu perlu diperlakukan sebagai posisi yang dilaporkan, bukan isi final kesepakatan.

Rencana 15 poin menghubungkan beberapa tahap

Rencana 15 poin Dewan Perdamaian memperinci langkah setelah gencatan senjata Oktober 2025. Naskah yang diperoleh AP menghubungkan pemindahan senjata, kedatangan komite teknokrat Palestina, pengerahan pasukan internasional, dan penarikan Israel secara bertahap. Naskah itu mengatur penyerahan senjata polisi yang dikelola Hamas kepada komite Palestina yang didukung Amerika Serikat. Pelucutan senjata berat serta pembongkaran lokasi produksi dan terowongan dijadwalkan setelah komite dan pasukan internasional tiba.

Donald Trump menyebut pelaksanaan akan berlangsung melalui tahapan yang disusun secara hati-hati. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Israel telah dikonsultasikan pada setiap tahap perundingan. Mereka menyatakan Israel tidak diminta melampaui komitmennya dalam kesepakatan Oktober 2025. Gedung Putih tidak memberikan tanggapan tambahan atas penilaian Israel mengenai pembangunan kembali kemampuan Hamas.

Penolakan masuk ke persaingan pemilu Oktober

Pemilu Israel dijadwalkan pada Oktober 2026. AP melaporkan mitra koalisi sayap kanan Netanyahu mendesaknya melanjutkan tekanan terhadap Hamas dan mempertahankan pasukan di Gaza. Netanyahu menghadapi persaingan ketat untuk mempertahankan jabatan. Sumber yang ditinjau untuk artikel ini belum memuat keputusan kabinet yang secara hukum mengakhiri kesepakatan.

Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada peta jalan yang disepakati dengan Dewan Perdamaian. Organisasi itu meminta pihak lain membantu memastikan pelaksanaannya. Gedung Putih mengarahkan pertanyaan tentang ucapan Netanyahu kepada Dewan Perdamaian. Badan itu tidak segera menanggapi. Perbedaan urutan penarikan dan penyerahan senjata karena itu belum terselesaikan.

Posisi Indonesia berfokus pada mandat kemanusiaan

Indonesia sedang mempertimbangkan kontribusi personel untuk ISF, tetapi menetapkan ketentuan nasional yang ketat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan personel Indonesia tidak akan bertugas dalam operasi tempur atau pelucutan senjata. Mandat nasional berfokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta penguatan Polisi Palestina. Kemlu RI juga mensyaratkan persetujuan otoritas Palestina dan membatasi area tugas di Gaza. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan pernyataan resmi Indonesia yang secara khusus menanggapi penolakan Netanyahu pada 9 Agustus.

Serangan berlanjut ketika perundingan belum selesai

Rumah sakit setempat melaporkan sedikitnya 17 orang tewas dalam serangan Israel pada awal Agustus, termasuk anak-anak. Rumah Sakit Nasser menerima tiga jenazah dari satu keluarga setelah sebuah apartemen di Gaza selatan diserang. Salah satu korban adalah anak berusia 4 tahun. Militer Israel mengatakan serangan tersebut menargetkan anggota kelompok bersenjata.

AP melaporkan serangan Israel telah menewaskan 1.250 orang sejak gencatan senjata dicapai pada Oktober 2025. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 73.000 orang tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. Akses terbatas ke lokasi perang menghambat verifikasi independen, dan angka masih mungkin berubah ketika laporan baru masuk. Serangan yang berlanjut menambah tekanan terhadap perundingan mengenai penarikan, verifikasi, dan pemusnahan senjata.