Pusat data AI di Indonesia: beban listrik naik, data air terbatas

PT PLN Batam (PLN Batam) pada 29 Juni 2026 mengumumkan rencana kampus pusat data AI berkapasitas 360 MW di Batam. Pengumuman itu menargetkan operasi pada kuartal pertama 2027 dan pemasangan hingga 170.000 akselerator AI selama 2027–2028. Skala rencana tersebut menempatkan listrik dan pendinginan sebagai bagian utama penilaian proyek, bukan urusan teknis setelah bangunan berdiri. Data publik Indonesia belum cukup untuk membandingkan beban setiap proyek dengan kapasitas listrik dan air di lokasinya.

Kontrak 511 MVA menunjukkan kapasitas, bukan konsumsi

PLN Batam dan PT Digitalland Service One (DayOne) menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik berkapasitas 511 MVA pada 17 April 2026. PLN Batam menyebutnya sebagai perjanjian pusat data berkapasitas terbesar di Indonesia saat pengumuman diterbitkan. Kapasitas sambungan menjelaskan batas daya pada titik koneksi, sedangkan konsumsi tahunan dihitung dalam satuan energi. Keduanya tidak bisa disamakan tanpa profil beban dan tingkat pemakaian fasilitas.

Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) menjelaskan bahwa kapasitas sambungan jaringan mencakup kebutuhan fasilitas dan margin desain. Laporan itu juga menyebut konversi kapasitas menjadi konsumsi tahunan sulit dilakukan tanpa data beban rata-rata, puncak, dan pemanfaatan sambungan. Penilaian di Batam karena itu perlu memisahkan kapasitas kontrak, jadwal kenaikan beban, serta listrik yang benar-benar dipakai. Biaya gardu, saluran baru, pembangkit cadangan, dan penguatan jaringan juga perlu dicatat bersama pihak yang menanggungnya.

Penolakan di Amerika Serikat menjadi peringatan, bukan pembanding

Annenberg Public Policy Center (APPC) menyurvei 1.320 warga dewasa AS pada 16 Juni–19 Juli 2026. APPC menemukan 61 persen responden menolak pusat data baru di daerahnya. Penolakan naik 12 poin persentase dari survei yang selesai pada Maret. Margin galat sampel penuh tercatat 3,5 poin persentase. Survei itu tidak mewakili masyarakat Indonesia dan tidak membuktikan satu penyebab tunggal di balik penolakan.

Gubernur Texas pada 3 Agustus 2026 memerintahkan audit proyek pusat data dalam antrean sambungan jaringan sebelum proyek bergerak maju. Data yang diminta mencakup konsumsi listrik dan air tahunan serta puncak, sumber air, teknologi pendinginan, bantuan publik, dan dampak lingkungan sekitar. Proyek yang tidak memenuhi ketentuan regulator dan hukum negara bagian bisa ditolak sambungannya. Perintah tersebut berlaku di Texas dan bukan dasar hukum untuk perizinan di Indonesia.

Air dan listrik tidak memiliki satu angka universal

Pembaruan Berkeley Lab memperkirakan pusat data memakai 649 TWh atau 11,8 persen listrik Amerika Serikat pada 2030 dalam skenario acuan. Rentang ketidakpastian gabungannya mencapai 521–843 TWh, setara 9,5–15,3 persen dari proyeksi listrik nasional. Model itu memakai data pengiriman perangkat, konsumsi per perangkat, simulasi pendinginan, jenis fasilitas, dan lokasi. Angka tersebut bukan pengukuran satu fasilitas dan tidak menggambarkan kebutuhan pusat data di Indonesia.

Laporan Berkeley Lab 2024 memperkirakan pusat data Amerika Serikat mengonsumsi 66 miliar liter air langsung pada 2023. Fasilitas berskala besar dan kolokasi menyumbang 84 persen dari angka tersebut. Jejak air tidak langsung dari pembangkitan listrik diperkirakan hampir 800 miliar liter pada tahun yang sama. Besarnya jejak tidak langsung berubah menurut bauran pembangkit dan lokasi jaringan.

Departemen Energi Amerika Serikat menyebut pengolahan osmosis balik bisa mengurangi kebutuhan air tawar pada menara pendingin. Teknologi itu menambah konsumsi energi, kebutuhan operasi, dan biaya pemeliharaan. Pendinginan cair langsung (direct liquid cooling) juga memiliki beberapa susunan dengan hasil energi dan air yang berbeda. Pilihan harus diuji menurut iklim, suhu operasi, kepadatan perangkat, sumber air, dan sistem pembuangan panas.

Indonesia memiliki standar teknis, data proyek masih terbatas

Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat SNI 8799-1:2023 sebagai spesifikasi teknis pusat data yang berstatus berlaku. Standar tersebut ditetapkan pada 20 Maret 2023. Katalog BSN menunjukkan keberadaan dan status standar, tetapi bukan data pemakaian sumber daya setiap fasilitas. Informasi proyek tetap dibutuhkan untuk menilai tekanan pada jaringan listrik dan pasokan air setempat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 29 Agustus 2025 menyebut forum industri sebagai langkah awal penyusunan standar pusat data berkelanjutan. Pembahasannya mencakup kelistrikan, konektivitas, keandalan layanan, efisiensi energi, dan kelestarian lingkungan. Komdigi pada 5 November 2025 juga menyatakan regulasi pusat data nasional sedang disusun untuk menjawab keamanan siber serta ketersediaan energi dan air. Dua pengumuman itu menunjukkan arah kebijakan, bukan hasil pengukuran proyek yang sudah dibuka kepada publik.

Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang memuat perbandingan beban listrik dan air per proyek pusat data. Pengumuman 511 MVA memberi angka kapasitas kontrak, tetapi tidak mencantumkan konsumsi tahunan, kebutuhan air, atau teknologi pendinginan. Kesenjangan informasi itu membatasi penilaian dampak pada musim kering, beban puncak, dan biaya infrastruktur publik. Pernyataan ini berarti dokumen pembanding belum kami temukan, bukan bahwa dokumen tersebut pasti tidak ada.

Data minimum sebelum dampak proyek dinilai

Tabel listrik perlu memuat kapasitas kontrak, konsumsi tahunan, beban normal, beban puncak, dan jadwal kenaikan beban. Titik sambung, kapasitas gardu, sumber pasokan, pembangkit di lokasi, serta sistem cadangan dicatat terpisah. Skenario pemeliharaan dan kegagalan menunjukkan apakah dua jalur listrik masih berbagi satu titik lemah. Dokumen biaya perlu menyebut pihak yang membayar gardu, transmisi, distribusi, dan kapasitas pembangkit tambahan.

Tabel air perlu memisahkan volume pengambilan dari volume yang habis dikonsumsi. Sumber air, porsi air olahan ulang, kebutuhan tahunan dan puncak, serta pembuangan air harus disebutkan. Jenis pendinginan dan rencana musim kering menentukan apakah beban berpindah dari air ke listrik. Efektivitas penggunaan air (water usage effectiveness/WUE) perlu disertai batas pengukuran agar angka antarfasilitas tidak dibandingkan secara keliru.

Manfaat ekonomi juga perlu memakai satuan yang bisa diperiksa. Nilai investasi, pekerjaan konstruksi, pekerjaan tetap, pengadaan lokal, pajak, dan insentif publik dicatat secara terpisah. Perbandingan kemudian memasukkan biaya jaringan, pasokan air, lalu lintas, kebisingan, dan layanan darurat. Daftar ini adalah kerangka penilaian, bukan pernyataan tentang kewajiban hukum nasional yang belum terverifikasi.

Empat angka tidak boleh dicampur

Kapasitas kontrak 511 MVA, rancangan fasilitas 360 MW, konsumsi energi dalam TWh, dan WUE menjelaskan hal yang berbeda. Angka pertama dan kedua membahas daya, sedangkan TWh menghitung energi selama satu periode. WUE menghubungkan penggunaan air dengan energi peralatan teknologi informasi menurut batas pengukuran tertentu. Satu angka tidak cukup untuk menyimpulkan dampak listrik, air, atau biaya sebuah proyek.

Kasus Amerika Serikat menyediakan contoh bidang data yang perlu ditanyakan, tetapi bukan jawaban untuk Indonesia. Keputusan di Batam dan wilayah lain membutuhkan pengukuran setempat, jadwal proyek, serta kondisi jaringan dan sumber air. Data manfaat ekonomi harus memakai periode dan batas proyek yang sama dengan data biaya publik. Tanpa dasar tersebut, klaim bahwa manfaat sudah melampaui biaya ataupun sebaliknya belum bisa diverifikasi.