Nagasaki memperingati 81 tahun serangan bom atom Amerika Serikat pada 9 Agustus 2026. Perwakilan lebih dari 90 negara menghadiri upacara dan mengheningkan cipta pada pukul 11.02 waktu Jepang. Waktu itu menandai saat bom plutonium dijatuhkan pada 1945. Serangan tersebut menewaskan sekitar 70.000 orang hingga akhir tahun itu.

Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki menyebut senjata nuklir sebagai “kejahatan mutlak”, bukan sesuatu yang bisa dibenarkan sebagai kebutuhan. Ia menilai semakin besar ketergantungan negara pada daya tangkal nuklir, semakin tinggi pula risiko perang nuklir. Suzuki meminta pemerintah Jepang mempertahankan tiga prinsip nonnuklir dan menghadiri Konferensi Tinjauan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW). Perdana Menteri Sanae Takaichi kembali menawarkan pendekatan realistis dan pragmatis, tetapi tidak menyebut TPNW dalam pidatonya.

Hiroshima menggelar peringatan serupa tiga hari sebelumnya. Sekitar 50.000 orang dan perwakilan dari sekitar 120 negara serta wilayah menghadiri upacara di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima. Lonceng perdamaian berbunyi saat peserta mengheningkan cipta pukul 08.15 waktu Jepang. Takaichi hadir untuk pertama kali dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan.

Pejabat berdiri dalam Upacara Peringatan Perdamaian Hiroshima 2023
Upacara Peringatan Perdamaian Hiroshima diselenggarakan setiap 6 Agustus di taman peringatan. Foto memperlihatkan upacara 2023. (Cabinet Public Affairs Office, Jepang／CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Tiga prinsip tetap berupa pedoman politik

Tiga prinsip nonnuklir berarti Jepang tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir. Perdana Menteri Eisaku Sato menyampaikan rumusan itu di parlemen pada 11 Desember 1967. Dewan Perwakilan Rakyat Jepang mengadopsi resolusi terkait prinsip tersebut pada 1971. Prinsip itu menjadi pedoman politik jangka panjang, bukan larangan dalam undang-undang tersendiri.

Status tersebut menjelaskan mengapa pilihan kata Takaichi terus diperhatikan. Pemerintahnya sedang menyusun dokumen keamanan dan pertahanan baru sebelum akhir 2026. Takaichi sebelumnya mendukung peninjauan prinsip ketiga, yaitu larangan membawa senjata nuklir ke wilayah Jepang. Sikap akhir pemerintah baru bisa dinilai setelah dokumen itu diumumkan.

Penyintas menua ketika kebijakan diperdebatkan

Bom Hiroshima menewaskan sekitar 140.000 orang hingga akhir 1945, sedangkan korban Nagasaki mencapai sekitar 70.000 orang. Pemerintah Jepang mencatat 91.105 pemegang kartu penyintas dengan usia rata-rata 86,66 tahun pada akhir Maret 2026. Jumlah itu tinggal sekitar seperempat dari catatan awal. Berkurangnya penyintas mempersempit kesempatan mendengar kesaksian langsung tentang akibat serangan.

Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui menolak pembenaran senjata nuklir sebagai alat penangkal dalam deklarasi perdamaiannya. Ia memperingatkan bahwa penerimaan terhadap kekerasan berisiko memicu pembalasan dan tragedi baru. Matsui meminta Jepang menghadiri Konferensi Tinjauan pertama TPNW sebagai pengamat. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 30 November–4 Desember 2026.

Indonesia dan Jepang memilih jalur berbeda dalam TPNW

Indonesia sudah menjadi pihak TPNW, sedangkan Jepang belum menandatangani traktat tersebut. Indonesia menyerahkan instrumen ratifikasi pada 24 September 2024 dan TPNW berlaku bagi Indonesia sejak 23 Desember 2024. Status itu menempatkan Indonesia sebagai negara pihak pada konferensi tinjauan. Jepang tetap menjadikan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai kerangka utama kebijakannya.

NPT mencakup nonproliferasi, pelucutan, dan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. TPNW menetapkan larangan senjata nuklir bagi negara yang menjadi pihak. Perbedaan keanggotaan membuat kedua forum memiliki jangkauan politik yang tidak sama. Negara pemilik senjata nuklir utama tidak menjadi pihak TPNW.

Kebuntuan NPT membatasi jalur yang dipilih Jepang

Indonesia memimpin koordinasi posisi 118 anggota Gerakan Non-Blok dalam Konferensi Tinjauan NPT 2026. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut upaya itu bertujuan menjaga keseimbangan tiga pilar NPT. Indonesia juga menyatakan kecewa karena konferensi gagal menyepakati dokumen akhir substantif. Peran tersebut menempatkan Indonesia dalam perundingan yang juga diandalkan Jepang.

Konferensi NPT berakhir pada 22 Mei tanpa dokumen konsensus untuk ketiga kalinya berturut-turut. Perselisihan Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu hambatan utama. Kegagalan itu membatasi kemajuan melalui kerangka yang disebut Takaichi sebagai jalur realistis. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan dokumen resmi dari lembaga di Indonesia yang menilai dampak perubahan prinsip nonnuklir Jepang bagi Indonesia.