Komisi Kerajaan tentang Antisemitisme dan Kohesi Sosial (Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion) membuka blok sidang terakhir di Sydney pada 17 Agustus 2026. Sidang kesembilan ini dijadwalkan berlangsung hingga 28 Agustus dan berfokus pada cara memahami, mengukur, serta memperkuat kohesi sosial di Australia. Pada hari pertama, komisi menerima pernyataan Nicholas Biddle dan Matthew Gray serta dua kajian ANU sebagai dokumen bukti. Agenda itu menempatkan kinerja demokrasi, kepercayaan antarwarga, dan lingkungan informasi dalam satu pemeriksaan tanpa menjadikannya temuan akhir.

Kepuasan turun, dukungan prinsip tetap kuat

ANUpoll Juni 2026 mewawancarai 3.543 orang dewasa antara 18 Juni dan 6 Juli. Kepuasan terhadap cara demokrasi bekerja turun dari 65,7 persen pada Maret menjadi 62,8 persen pada Juni. Angka itu menjadi yang terendah sejak pertanyaan tersebut mulai diajukan secara berkala pada Januari 2023. Sebaliknya, dukungan prinsip terhadap demokrasi meningkat dari 66,9 persen pada Mei 2025 menjadi 72,0 persen pada Juni 2026.

Penurunan kepuasan tidak sama dengan penolakan atas demokrasi sebagai sistem pemerintahan. ANU mencatat kepercayaan antarwarga pada 5,32 dari 10, nilai terendah dalam ANUpoll sepanjang dekade 2020-an. Tingkat kepuasan terhadap demokrasi terpaut 43,4 poin persentase antara kelompok dengan kepercayaan antarwarga rendah dan tinggi. Angka tersebut menunjukkan hubungan statistik, bukan jalur sebab-akibat langsung.

Mikrofon dan kursi saksi dalam sidang terbuka (ilustrasi)

Media sosial masuk ke persoalan kepercayaan

Laporan ANU Maret 2026 memakai gelombang ANUpoll berbeda untuk melihat kaitan antara lingkungan informasi dan dukungan terhadap demokrasi. Di antara responden yang mempercayai media sosial, 55,9 persen menilai demokrasi selalu lebih baik, dibanding 69,9 persen pada kelompok yang tidak mempercayainya. Biddle dan Gray menegaskan arah sebab-akibat hubungan tersebut sulit ditentukan. Data itu tidak membuktikan bahwa platform menyebabkan dukungan terhadap demokrasi melemah.

Kajian tersebut menilai usia dan tingkat pendidikan perlu dibaca bersama. Pada usia 18–34, dukungan tercatat 22,0 persen bagi responden tanpa pendidikan menengah lengkap atau kualifikasi lanjutan, dibanding 62,9 persen pada lulusan universitas. Penulis menganjurkan intervensi terarah bagi kelompok muda dengan tingkat pendidikan rendah, bukan langkah yang sepenuhnya seragam. Saran itu adalah rekomendasi peneliti, bukan keputusan komisi.

Penulis juga menilai upaya melawan antisemitisme akan terbatas jika platform tempat ketidakpercayaan, polarisasi, dan narasi ekstrem beredar tidak ditangani. Pernyataan itu adalah implikasi kebijakan dari kajian, bukan hasil kausal survei. Komisi masih harus menimbangnya bersama bukti lain. Kajian tersebut tidak menentukan bentuk regulasi platform atau ukuran keberhasilannya.

Laporan akhir baru terbit pada Desember

Komisi dibentuk pada 9 Januari 2026, menunjuk Virginia Bell AC SC, dan wajib menyerahkan laporan akhir paling lambat 14 Desember 2026. Komisi menerima lebih dari 20.000 masukan antara 24 Februari dan 14 Juni. Jumlah itu tidak mengubah keterangan sidang menjadi temuan final. Kesimpulan akhir belum tentu mengikuti usulan yang disampaikan selama pemeriksaan.

Indonesia memakai ukuran yang berbeda

Konteks Indonesia tidak memakai ukuran yang sama dengan ANUpoll. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 sebesar 78,19 dan menempatkan kualitas demokrasi dalam kategori sedang. IDI menilai kualitas demokrasi, sedangkan dua kajian ANU memisahkan kepuasan, dukungan prinsip, dan kepercayaan. Angka 78,19 karena itu tidak bisa dibandingkan langsung dengan kepuasan 62,8 persen di Australia.

Pada Juni 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti “ilusi algoritma” di media sosial. Komdigi menyebut personalisasi bisa memperbesar potongan realitas dan membentuk kesan menyesatkan tentang pandangan publik. Pernyataan itu adalah peringatan kebijakan, bukan data tentang kepercayaan demokrasi. Sampai artikel ini disusun, kami belum menemukan seri data resmi Indonesia dengan pertanyaan yang langsung sebanding dengan dua kajian ANU.